Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) telah merumuskan pedoman menyeluruh untuk tata cara KYC (Know Your Customer) pada aset digital, yang rencananya akan diterapkan bulan depan.
Melalui langkah ini, CBUAE berupaya memberikan regulasi yang lebih jelas dan transparan terhadap transaksi aset digital, memberikan tantangan baru dan peluang bagi bisnis crypto di seluruh dunia.
Regulasi Crypto yang Transparan
Dilansir dari Crypto Daily, pedoman baru ini mengharuskan lembaga keuangan untuk melakukan prosedur due diligence secara menyeluruh serta melakukan verifikasi identitas sebelum menyetujui transaksi aset digital apapun.
Bisnis crypto di seluruh dunia berusaha keras untuk mematuhi perubahan regulasi yang sedang terjadi di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia. Inilah alasan banyak dari mereka mencari daerah dengan regulasi yang jelas dan pedoman yang standar.
Uni Emirat Arab, dikenal dengan transparansi dalam regulasi crypto, menjadi tempat yang menarik bagi bisnis-bisnis ini seiring dengan posisinya yang kini secara bertahap menjadikannya sebagai kandidat pusat crypto global berikutnya.
Kerangka Kerja Regulasi Baru
Kerangka kerja regulasi baru yang disediakan oleh CBUAE berisi solusi khusus yang ditargetkan untuk mengatasi risiko yang terkait dengan aset virtual dan penyedia layanan aset virtual yang dirancang untuk meningkatkan kerangka kerja pengawasan dan regulasi.
“Upaya penting ini sangat esensial untuk menjaga integritas sistem keuangan dan moneter kita sejalan dengan stabilitas, mengikuti standar Financial Action Task Force,” tegas Gubernur Khaled Mohamed Balama, dikutip dari Crypto Daily, Sabtu (3/6/2023).
Dedikasi Dubai terhadap Aset Digital
Untuk lebih menunjukkan komitmennya dalam menyediakan lingkungan yang aman dan baik untuk crypto, termasuk NFT dan aset digital lainnya, Dubai telah mendirikan regulator khusus yakni Otoritas Sekuritas & Komoditas (SCA).
Tugas SCA adalah mengawasi operasi dalam sektor aset digital negara ini sambil secara bersamaan mempermudah proses perizinan dengan memberikan kejelasan mengenai prosedur operasional, kecuali untuk perusahaan yang beroperasi dalam zona ekonomi bebas tertentu.
